Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupate Kutai Kartanegara 2024

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Kabupaten Kukar mendapat penilaian terbaik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) setiap tahunnya, terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, meskipun Kukar mendapat penilaian terbaik dari Bappenas, namun masih ada beberapa kelemahan yang menjadi perhatian bersama, salah satunya bagaimana proses penetapan kegiatan dan pembiayaan selalu terjadi inkonsisntensi.

"Seperti berkaitan dengan mendesign renstra strategis yang berbasis cash ending, antara OPD leading sektor dan OPD pendukung," kata Edi Damansyah.

Menurutnya, dari proses mekanisme sudah baik, dokumen juga sudah terintegrasi. Tapi kelamahannya terjadi interkonsistensi lintas OPD pada saat penetapan kegiatan dan pembiayaan.

"Contoh Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar dan Dinas Pekerjaan Umum. Di dalam kegiatan penganggaran dan pembiayaan kalau kita berbicara infrastruktur tani, itu antara pekerjaan yang masuk tanggung jawab Dinas PU dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Distanak ternyata belum nyambung di lapangan," ungkapnya.

Dirinya berharap, Kukar ini menjadi lumbung pangan di Kaltim, maka dari itu sektor pertanian menjadi sektor perhatian Pemkab Kukar. Sementara Pemkab Kukar terus melakukan evaluasi, sehingga bagaimana basis perencanaan 2024 ini berbasis  cash sceding itu, bisa diwujudkan di Kukar.

"Saya ingin adanya perbaikan, ini yang selalu kita tekankan kepada jajaran, lakukan hal hal internalisasi, lintas OPD, jangan sampai 2024 menggambarkan lebih buruk," tuturnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna menuturkan, pada tahun lalu Kukar mendapat penghargaan pembangunan daerah (PPD) sebanyak 4 kali berturut turut. Tentunya hal ini menjadi suatu penghargaan yang luar biasa.

"Sementara tahun ini Kukar nomor 2 setelah Berau. Tetapi dalam hal ini Bupati Kukar memberikan arahan terkait perencanaan pembangunan daerah," ucap Vanesa Vilna.

Arahan tersebut diantaranya yakni, usulan pada Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dikawal untuk masuk perencanaan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan begitu juga dengan program prioritas lainnya.

"Seperti program dedikasi, dan program nasional/provinsi seperti penanganan kemiskinan dan stunting," jelasnya.

Sementara Bappeda Kukar memperkuat pada proses verifikasi Renja Perangkat Daerah, termasuk keterkaitan dan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Kabupaten maupun IKU Perangkat Daerah, dibantu sistem dengan menggunakan aplikasi E-RPJMD untuk memastikan prioritas daerah masuk pada RKPD.

"Kami berharap antar OPD terus melakukan koordinasi, sehingga pencapaian kita bisa sinkron dan maksimal," tutupnya.(riz/adv)